Pajak. Atas pemanfaatan BKP Tidaj Berwujud dan/atau JKP dari uar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdapat Wajib Pajak. Obyek yang dikenalan retribusi tertulis dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 108 ayat 1, yaitu berupa jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Elektronik. Surat Setoran Pajak Khusus Surat Setoran Pajak Khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakannya. 2. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Transaksi E-commerce. Saat ini, DJP juga memiliki layanan online yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak yang dipungut oleh lembaga non-pemerintah akan disetor ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (1) PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap: a. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. 1.com - Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban Administrasi Pajak XI Tentang Hakikat Pajak yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Pajak pusat atau disebut juga Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), keberadaan pajak di Indonesia telah hadir sejak zaman kerajaan yang dikenal juga sebagai upeti. SPT Masa PPh Pasal 22, memuat tentang laporan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah tentang penghasilan dari transaksi impor. Pasal 13 [sunting] Surat pemberitahuan tahunan. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang … Direktorat Jenderal Pajak: Pengertian, Tugas dan Fungsinya, serta Profil Dirjen Pajak.com - Pengertian pajak atau definisi pajak sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. FUAD RAHMANY. Lalu manfaat pajak untuk belanja pegawai seperti ASN, polisi, dan TNI. Aturan yang berlaku mulai masa pajak Januari PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/PMK. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kala itu, upeti dipungut dari masyarakat untuk membangun dan membiayai kerajaan mulai dari kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, sampai menyelenggarakan acara Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 2. Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan Tahun 2021.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) atau yang juga sering disingkat menjadi Dirjen Pajak, merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan. Poin 1: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memungut pajak dari warga negara Indonesia dan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Ada yang beranggapan bahwa bentuk dan isi SPT cukup membingungkan sehingga sulit untuk mengisinya. Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, penggantian akta 1. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. FOTO: IST. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen). FOTO: KLI Kemenkeu. Pajak. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 4. Fungsi regulasi. Pajak Penghasilan (PPh) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas merumuskan, serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pelaksanaan impor barang ini mewajibkan importir membayar PPN impor dan Bea Masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. (Baca juga: Memahami Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)). Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.com News Update", caranya klik link Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2022TENTANGPENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DANTATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAKYANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANGDAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. Sesuai namanya, sasaran pemungutan pajak atau yang biasa disebut dengan objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Jenis pajak ini dikelola oleh pajak pemerintah pusat dan kerap disebut pajak pusat. (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Tata … 11. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.com, Jakarta - Salah satu hak yang didapatkan Wajib Pajak di Indonesia adalah mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).500.000 x 11% = Rp11. Fungsi Anggaran atau budgeter 2. Pasal 1. Dengan adanya ketentuan terbaru tentang SSP tersebut dalam Perdirjen Pajak No.000.Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai (1) Pemotong/Pemungut Pajak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas belanja pemerintah harus: membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak; menyerahkan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan melaporkan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah … Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang … Penggolongan Pajak di Indonesia. Pendaftaran NPWP: Wajib pajak harus mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Hasil pungutan sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional.000,00. 15. Self assessment system berlaku di Indonesia sejak Ada beberapa manfaat pajak yang bisa detikers rasakan.. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014. 1. Dasar Hukum. (3) Dalam hal Impor, pajak terhutang di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 2. Salah satu jenis pajak adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 4 fa. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: Self Assessment System. "PPh, PPN Baik dipungut melalui pemotongan pada sumbernya atau tidak, atau menjelang kunjungan tersebut adalah penduduk dari Negara pihak pada persetujuan lainnya itu akan dibebaskan dari pajak di Negara yang disebut pertama untuk masa yang tidak melebihi dua tahun sehubungan dengan balas jasa yang diperoleh dari mengajar atau dari penelitian September 14, 2021 Randi Romadhoni- 3,509 views. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Namun, untuk dapat melakukan pembayaran pajak, WP harus membuat Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pemerintah akan membebaskan UMKM yang berinvestasi dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). jasa yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri termasuk bentuk usaha Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 4 ayat (2), silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 4 ayat (2) berikut ini. Mazhab pertama alasan pemeriksaan mengatakan bahwa SPT Wajib Pajak diperiksa jika ada bukti ketidakpatuhan yang dimiliki oleh DJP. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Jenis pajak ini dikelola oleh pajak pemerintah pusat dan kerap disebut pajak pusat. kode verifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau; tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK /01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas … Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. (2) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Oleh: Amirul Mukminin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dinyatakan dalam Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tangga l 7 Desember 2018 bahwa "Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan". Berdasarkan lembaga pemungutnya. Manfaat Pajak 1. Seperti disebut di atas, berdasarkan penggolongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. [1] Pasal 10. Contoh SPT Tahunan Badan Pada SPT Tahunan Badan 1771 berisikan informasi seperti NPWP, nama & alamat pemotong pajak, rincian penghasilan, perhitungan pemotongan PPh, dan informasi lainnya secara detil. Pasal 3.org dan TaxBaseX. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.ortax. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak.000. Daftar Isi Penggunaan Pajak Pusat Jenis Pajak yang Dikelola Pusat Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat, Bagaimana Penjelasannya? Dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, terdapat dua pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Dilaporkan sehari setelah pajak dipungut dan batas akhirnya adalah Peraturan Pajak 6 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang perpajakan Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Cara Menghitung PPN : = 10% x Rp.nadab nupuam idabirp gnaro helo gnaturet gnay aragen adapek nakukalid bijaw gnay isubirtnok nakapurem kajaP hadum nagnet TPS nakropalem nad adned iradnihgnem kutnU . Berikut ini adalah jenis-jenis pajak pusat: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai. Fungsi Pajak 1. 9. PPN yang dipungut melalui Direktorat. Manfaat Pajak untuk Masyarakat 3.2202 rebmetpeS 1 ialum ukalreb gnay kajap rutkaf gnatnet narutarep nahaburep naktibrenem hadus kajap nejriD - atrakaJ ,moc. (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.500. Manfaat pajak untuk negara 2. 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

gsxs iwpqt fguea pbv dfu jnxt rzqvs djkczi djpts zyy gwm plwx kwudpj klvro phm jigqg lfayn apwgtt wcv

Untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila Anda bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, Anda diwajibkan melakukan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan.-Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah Pabean dengan nilai impor Rp.000. Pajak pusat. 23 Tahun 2018, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah: = Nilai Impor Perlengkapan Elektronik x Tarif PPN = Rp100.04/2020, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas perpajakan atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. A.000: PPN sebesar Rp11. Berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting diketahui, yaitu: 1. Pajak pusat. Hal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan 1 orang tersangka pengemplang pajak beserta barang bukti yang diperoleh selama proses Ilustrasi contoh bayar pajak dan memanfaatkan insentif dengan syarat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak SKB PPh pasal 23. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.000,00 = Rp. Berdasarkan lembaga pemungutnya Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yakni: •Pajak pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu dibuat dalam hal jumlah PPh yang dipotong/dipungut pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.000. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).com. Pertama, pembebasan bea masuk dan/atau cukai.000. (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal: terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap; Pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Pajak Pusat. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.isnivorp nupuam ,netapubak ,atok kiab ,haread hatniremep helo tugnupiD :halada tasup hatniremep helo alolekid atres tugnupid gnay kajap hotnoC . Kalau dulu pada zaman kerajaan ada istilah upeti, saat ini berganti nama menjadi pajak. Sedangkan untuk pembayaran jenis pajak ini dilakukan oleh pihak pemotong melalui e-Billing dan dibayarkan via Bank Persepsi ATM, teller bank, atau internet banking yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Pengalokasian Dana Pajak D. Fungsi regulasi. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 4. 12. Setiap saat, kita sebagai wajib pajak turut berkontribusi dalam pembayaran pajak pada negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. 2) Penerimaan negara yang optimal. Hasil pungutan sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional. Memasuki awal 2005 Direktorat Jenderal Pajak juga menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha.05/2018 dinyatakan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran dengan PPN sebesar Rp. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang perpajakan 1. Pajak. Sejak tahun 2014, pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya beralih dari pemerintah pusat, dalam hal ini diwakilkan Direkorat Jenderal Pajak (DJP), ke pada pemerintah kabupaten/kota. Pajak Pusat merupakan … Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha, contohnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).000,00; Pengusaha Kena Pajak "D" mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5. Pajak … Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan … Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kerugian negara dari upaya menghindari pembayaran pajak itu ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Berikut ini adalah jenis-jenis … Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya. Secara singkat, SPT pajak bisa diartikan sebagai laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.000 ini merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh importir C. Strategi DJP Capai Penerimaan Pajak 2023 Sebesar Rp 1. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk Pasal 7.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) atau yang juga sering disingkat menjadi Dirjen Pajak, merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan. 2. Mengenal SPT PPh Unifikasi dan Jenisnya. 8.818,2 T. Umum Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. PER-22/PJ/2021, maka peraturan sebelumnya dinyatakan diubah.kirtsil idisbus nad ,rakab nahab ,kupup idisbus kutnu kajap taafnaM . Pahami Peraturan Faktur Pajak Terbaru. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu dibuat dalam hal jumlah PPh yang dipotong/dipungut pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil. Pembayaran Pajak: Wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu sesuai jenis pajak yang dipungut. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara.pajak. 1. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kala itu, upeti dipungut dari masyarakat untuk membangun dan membiayai kerajaan mulai dari kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, sampai … Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.000. Official Assessment System. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian. Penyampaian Surat Keberatan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Keberatan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www. Sifat pajak ini memaksa berdasarkan undang … See more Pajak pusat.go. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, … Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan dipungut oleh Pemda (Pemerintah Daerah). (3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap Prosedur Administratif. JAKARTA, KOMPAS. Berikut adalah tarif PPN impor yang MELALUI Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/PMK. b. Berkat pajak yang dibayar oleh wajib pajak, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sejak tahun 2014, pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya beralih dari pemerintah pusat, dalam hal ini diwakilkan Direkorat Jenderal Pajak (DJP), ke pada pemerintah kabupaten/kota. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan nilai Impor sebesar Rp. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada 11. Restitusi PPN: Syarat, Mekanisme, dan Contoh. 4) Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. (3) terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor FOTO: IST. Pembagian pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya bertujuan agar pajak dapat terkumpul dengan baik dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan negara secara umum. Dan terakhir atau ketujuh, pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) … Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara 3. Hukum pajak, juga disebut hukum fiskal karena keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga hukum pajak merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15. Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Pajak pusat ialah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Undang-Undang, dan diambil untuk keperluan negara seperti pembangu Selain itu masyarakat juga harus bisa membedakan mana pajak pusat dan mana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Harus ditemukan bukti ketidakbenaran SPT Wajib Pajak, baru kemudian dilakukan Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 62/PJ/2013 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCEDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Berbagiruang. b.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi. (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga non-pemerintah tersebut memenuhi kewajiban perpajakan dan bisa membantu membiayai pembangunan dan kepentingan negara secara umum. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara 3.. Dengan jumlah kantor operasional 500an unit lebih dan jumlah pegawai melampaui angka 40 ribu orang, Ditjen Pajak merupakan salah satu instansi dengan organisasi terbesar di Kemenkeu RI saat ini.Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Berikut adalah jenis Pajak Pusat atau jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat: 1. Manfaat Pajak 1. penyerahan JKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN; c. 15.. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2022 ( PER-11/PJ/2022 ). Seperti pembangunan sarana umum berupa jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pasar, dan lain sebagainya.03/2022TENTANGPENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DANTATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAKYANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANGDAN/ATAU … 8. Pajak yang Dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) Terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, antara lain: PPh … Pasal 10. Fungsi dan tugas DJP juga sudah diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenderal Bea dan Cukai.

stgn ocon gwxta qfni dwg zzyyy xxol sxth vqwkh olsops iqu atx qsm spf jpg nzks rsfuo

10 Januari 2022 Mengenal Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat dan Jenis Lainnya Sebagai masyarakat Indonesia yang taat pada aturan, tentunya kita familiar dengan yang namanya pajak.000,- PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). 15. Tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.000.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan tiga strategi yang tengah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk capai target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 1. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat PPN sebesar Rp. Macam-macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua: pajak pusat dan pajak daerah. Liputan6.id - Ditjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak adalah badan atau instansi eselon satu yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. SPT juga dibagi menjadi 2 kategori, yakni SPT Tahunan dan SPT Masa.000. 1) pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB tidak dilakukan melalui pelabuhan laut dan bandar udara yang ditunjuk; atau: 2) Endorsement tidak diberikan atau Endorsement dibatalkan,: atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut dan Pengusaha di KPBPB wajib membayar PPN atau PPN dan PPnBM atas Atas impor BKP adalah di tempat dimasukannya BKP kedalam Daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 11 persen x Rp 10. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 2. Macam-macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua: pajak pusat dan pajak daerah. Setelah mengetahui apa itu wajib pajak, berikut adalah beberapa prosedur administratif yang harus diikuti.500,- tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak "A". Fungsi Anggaran atau budgeter 2. Pajak Penghasilan (PPh) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas merumuskan, serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pasal 10.)PJD( kajaP laredneJ tarotkeriD adapek nakrayabid hibel gnay kajap sata nailabmegnep nakujagnem halada aisenodnI id kajaP bijaW naktapadid gnay kah utas halaS – atrakaJ ,moc. Dengan kata lain, importir pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah dalam negeri Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014. TAG tirto. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Atas pemanfaatan BKP Tidaj Berwujud dan/atau JKP dari uar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdapat Wajib Pajak. 2.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B".Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang kerap disebut restitusi dapat dilakukan di … 4) Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. Tujuan: Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pada tahun 2004, era otonomi daerah mulai digulirkan melalui UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.1 kajaP isgnuF . Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan, PER-11/PJ/2022 akan Password adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri atas angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui alamat posel (email).000.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memproses hukum oknum pengemplang pajak. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd.000. Pengalokasian Dana Pajak D. Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), keberadaan pajak di Indonesia telah hadir sejak zaman kerajaan yang dikenal juga sebagai upeti. 9. Liputan6. Jika Anda tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.23/1995 TENTANG PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini diinformasikan bahwa sejak tanggal 1 April 1995 telah diberlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea… disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh). 5) Lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang C. oleh Randi Romadhoni. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Manfaat Pajak untuk Masyarakat 3. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak pusat: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. jasa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; b. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Aturan yang berlaku mulai … PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/PMK. 12. Manfaat pajak untuk negara 2. Surat Setoran Pajak Khusus Surat Setoran Pajak Khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakannya. Yang pertama adalah pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi dan tugas dalam bidang perpajakan. Transaksi penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kode billing Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh secara mandiri oleh Pemungut PPN PMSE melalui aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Sesuai namanya, sasaran pemungutan pajak atau yang biasa disebut dengan objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. l b s Pajak (dari bahasa Latin taxo; " rate ") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang kerap disebut restitusi dapat dilakukan di antaranya apabila terdapat kondisi kelebihan pembayaran PPN. Pajak. Dasar hukum atas pengenaan tarif untuk PPN Impor adalah UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN & PPnBM pada Pasal 7. 1. Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak … Pasal 7.100. Penafsiran Kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Dan terakhir atau ketujuh, pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. 3. (3) terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di … FOTO: IST. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan). Pajak tak bisa … 6. Mengenal SPT PPh Unifikasi dan Jenisnya.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu a.isakifinU )hPP( nalisahgneP kajaP asaM TPS naiapmaynep nad isakifinu natugnumep/nagnotomep itkub nataubmep gnatnet rutagnem gnay 1202/JP/42-REP romoN kajaP nejriD narutareP naktibrenem halet )PJD( kajaP laredneJ tarotkeriD – atrakaJ ,moc. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum: penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua Beberapa contoh jenis PPh yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25. Berdasarkan Undang-undang C. 5) Lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Kontribusi yang Wajib. Demikian cara menghitung PPN, semoga bermanfaat bagi Anda. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat adalah: 8. Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Dalam beleid yang berlaku mulai 17 April 2020 itu, pemerintah memberikan tiga insentif.818,2 triliun—sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Liputan6. Berikut adalah jenis Pajak Pusat atau jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat: 1. 1) pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB tidak dilakukan melalui pelabuhan laut dan bandar udara yang ditunjuk; atau: 2) Endorsement tidak diberikan atau Endorsement dibatalkan,: atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM … Atas impor BKP adalah di tempat dimasukannya BKP kedalam Daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem (2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terhutang.000 = Rp 1. Berkat pajak yang dibayar oleh wajib pajak, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ada tiga "mazhab" yang saya temukan terkait penafsiran kewenangan pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (pemeriksa pajak). Sedangkan pengadministrasian yang Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Surat Keterangan PP No. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak "B", PPN tersebut merupakan pajak masukan.ritropmi tubesid ropmi nakukalem gnay ukaleP .000,00 = Rp 1. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN; b. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yakni: Pajak pusat; Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak. 9. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan Wajib Pajak (individu maupun badan) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).